Paper Sampah Elektronik ( e-Waste ) di Indonesia

PENDAHULUAN

 

Pesatnya kemajuan industri teknologi informasi dan komunikasi selain berdampak positif juga berimplikasi negatif dengan lahirnya sampah atau limbah jenis baru yang dikenal dengan sampah elektronik atau electronic waste (e-waste). Sampah elektronik didefinisikan sebagai peralatan listrik dan elektronik yang telah rusak dan tidak dipakai Lagi oleh pemiliknya. dapat juga didefinisikan sebagai komputer dibuang, peralatan elektronik kantor, perangkat hiburan elektronik, ponsel, televisi dan lemari es . Definisi ini mencakup elektronik bekas yang ditakdirkan untuk digunakan kembali, dijual kembali, penyelamatan, daur ulang, atau dibuang. Lainnya mendefinisikan ulang usables (elektronik bekerja dan diperbaiki) dan skrap sekunder (tembaga , baja , plastik , dll) menjadi “komoditas”, dan cadangan istilah “sampah” untuk residu atau bahan yang dibuang oleh pembeli daripada didaur ulang, termasuk residu dari penggunaan kembali dan daur ulang operasi.

Sampah elektronik (e-waste) adalah limbah yang berasal dan peralatan elektronik yang telah rusak, bekas dan tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Sampah elektronik merupakan jenis limbah yang pertumbuhannya paling tinggi tiap tahunnya Dalam setiap sampah elektronik terkandung material dan logam berharga disamping juga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan jika sampah elektronik tidak dikelola dengan baik. Karena sifatnya tersebut, terjadi banyak kasus pengiriman sampah elektronik dan negara maju ke negara berkembang. Paper ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan tentang sampah elektronik dan pandangan negara dalam kacamata hubungan Internasional.[i]

Sampah elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan Iimbah pada umumnya. Selain berbagai bahan berbahaya, limbah elektronik juga mengandung banyak bahan yang berharga dan bernilai. Bahkan hingga 60 elemen dari tabel periodik dapat ditemukan dalam elektronik yang kompleks. Menggunakan komputer pribadi (PC) sebagai contoh – Cathode Ray Tube normal (CRT) monitor komputer berisi banyak yang berharga tetapi juga banyak zat beracun. Salah satu zat beracun kadmium (Cd), yang digunakan dalam baterai isi ulang komputer dan kontak dan switch pada monitor CRT tua.

Kadmium dapat bio-menumpuk di lingkungan dan sangat beracun bagi manusia, khususnya ginjal dapat mempengaruhi dan tulang. Hal ini juga salah satu dari enam zat beracun yang telah dilarang di Eropa tentang Pembatasan Hazardous Substances (RoHS) Directive. Selain monitor CRT, plastik, termasuk polyvinyl chloride (PVC) kabel digunakan untuk papan sirkuit cetak, konektor, sampul plastik dan kabel.

Ketika dibakar atau tanah-diisi, rilis PVC ini dioxin yang memiliki efek yang merugikan pada sistem reproduksi dan kekebalan tubuh manusia. Merkuri (Hg), yang digunakan dalam perangkat pencahayaan dalam display layar datar, bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal dan otak, dan bahkan dapat diteruskan kepada bayi melalui ASI. Barang-barang elektronik mengandung berbagai zat beracun lainnya seperti timbal (Pb), berilium (Be), brominated flame dan polychlorinated biphenyls (PCB).

Di sisi lain, dampak besar peralatan listrik dan elektronik terhadap sumber daya berharga logam tidak boleh diabaikan. Sebuah misalnya ponsel dapat mengandung lebih dari 40 unsur termasuk logam dasar (tembaga (Cu), timah (Sn), ..), logam khusus (cobalt (Co), indium (Dalam), antimon (Sb), ..), dan logam mulia (perak (Ag), emas (Au), paladium (Pd). Logam yang paling umum adalah tembaga (9g), sedangkan kandungan logam mulia di urutan hanya miligram: 250 mg perak, 24 mg emas dan 9 mg paladium. Selain itu, baterai lithium-ion mengandung sekitar 3,5 gram kobalt. Hal ini tampaknya cukup marjinal tetapi dengan leverage 1,2 miliar ponsel yang dijual secara global pada tahun 2007 ini menyebabkan permintaan logam signifikan.

Perhitungan serupa dapat dibuat untuk komputer atau elektronik kompleks lainnya dan meningkatkan fungsi produk peralatan listrik dan elektronik sebagian besar dicapai dengan menggunakan sifat unik dari logam berharga dan istimewa. Misalnya 80% dari permintaan dunia menggunakan indium untuk layar LCD, lebih dari 80% dari ruthenium digunakan untuk hard disk dan 50% dari permintaan di seluruh dunia untuk antimon digunakan untuk flame retardants. Dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan peralatan listrik dan elektronik yang sangat dinamis, jelas bahwa mereka adalah penggerak utama untuk pengembangan permintaan dan harga logam tertentu.

Karena komposisi kompleks zat berharga dan berbahaya khususnya, seringkali metode “berteknologi tinggi” yang diperlukan untuk memproses e-waste dilakukan dengan cara yang memaksimalkan pemulihan sumber daya dan meminimalkan potensi bahaya terhadap manusia atau lingkungan. Sayangnya, penggunaan metode khusus ini jarang terjadi, dengan banyaknya e-waste dunia yang diperdagangkan, terutama ke negara-negara berkembang, di mana teknik tradisional sering digunakan untuk mengekstrak bahan mulia atau mendaur ulang bagian-bagian yang dapat digunakan lebih lanjut. Teknik ini menimbulkan bahaya bagi pekerja dan lingkungan setempat. Selain itu, mereka sangat tidak efisien dalam hal pemulihan sumber daya sebagai daur ulang dalam hal ini biasanya berfokus pada elemen berharga beberapa seperti emas dan tembaga (dengan hasil daur ulang), sementara kebanyakan logam lain yang dibuang dan pasti hilang.

Perubahan yang cepat dalam teknologi, perubahan dalam media (kaset, software, MP3), penurunan harga, dan usang direncanakan telah menghasilkan surplus yang berkembang pesat dari limbah elektronik di seluruh dunia. Unit display (CRT, LCD, LED monitor), Prosesor (CPU, GPU, atau chip APU), memori (DRAM atau SRAM), dan komponen audio memiliki masa manfaat yang berbeda. Prosesor yang paling sering keluar-tanggal (oleh perangkat lunak tidak lagi dioptimalkan) dan lebih mungkin untuk menjadi e-waste, sementara unit display yang paling sering diganti saat bekerja tanpa upaya perbaikan, karena perubahan selera bangsa akan tampilan baru teknologi.

Diperkirakan 50 juta metriks ton e-waste yang diproduksi setiap tahun. Amerika membuang 30 juta komputer setiap tahun dan 100 juta ponsel yang dibuang di Eropa setiap tahun. The Environmental Protection Agency memperkirakan bahwa hanya 15-20% dari e-waste yang didaur ulang, sisa elektronik ini langsung ke tempat pembuangan sampah dan insinerator.

Menurut sebuah laporan oleh UNEP, jumlah e-waste yang dihasilkan termasuk ponsel dan komputer bisa naik sebanyak 500 persen selama dekade berikutnya di beberapa negara, seperti India. Amerika Serikat adalah pemimpin dunia dalam memproduksi limbah elektronik, melempar jauh sekitar 3 juta ton setiap tahun. Cina sudah menghasilkan sekitar 2,3 juta ton (perkiraan 2010) dalam negeri, kedua setelah Amerika Serikat . Dan, meski telah melarang impor e-waste, Cina tetap menjadi tempat pembuangan e-waste utama bagi negara-negara maju. Limbah listrik mengandung bahan berbahaya tetapi juga berharga dan langka. Sampai dengan 60 elemen dapat ditemukan dalam elektronik yang kompleks.

Di Amerika Serikat, diperkirakan 70% dari logam berat di tempat pembuangan sampah berasal dari elektronik yang dibuang. Meskipun ada kesepakatan bahwa jumlah perangkat elektronik dibuang meningkat, ada perselisihan pendapat tentang risiko relatif (dibandingkan dengan memo mobil, misalnya), dan perselisihan yang kuat apakah membatasi perdagangan elektronik yang digunakan akan memperbaiki kondisi, atau membuat mereka lebih buruk.

 Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya merupakan dimensi lain yang penting dalam diskusi e-waste di samping ekologi, keamanan manusia, aspek ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu negara berkembang di Asia, Indonesia pun tidak luput dan pengiriman sampah elektronik.

Perpindahan Iimbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas batas negara dalam hukum internasional diatur dalam Basel Convention on the Control of Transhoundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal (selanjutnya disebut dengan Konvensi Basel 1989). Konvensi Basel 1989 ditandatangani pada tanggal 22 Maret 1989. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1992. Sementara dalam hukum nasional, pengaturan sampah elektronik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip-prinsip hukum lingkungan dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

E-Waste Di Indonesia

Selama 10 tahun terakhir jumlah barang elektronik, seperti televisi, lemari pendingin, dan komputer di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis dan mengakibatkan limbah elektronik juga terus meningkat. Beberapa komponen peralatan listrik dan elektronik bekas maupun limbahnya (e-waste) membutuhkan pengelolaan yang memenuhi syarat, karena mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).[ii]

Circiut board, misalnya, mengandung logam berat seperti antimon, chromium, zinc, timbal, perak, dan tembaga. Sedangkan CRT (Chatoda Ray Tube) mengandung oksida timbal. Jika peralatan elektronik yang bekas atau telah menjadi limbah akan didaur-ulang, maka diperlukan tata cara daur-ulang yang ramah lingkungan. Bila akan dibuang ke lingkungan, harus dilakukan sesuai ketentuan berlaku agar pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan dapat terhindari. Akan tetapi, hingga saat ini limbah elektronik belum diatur secara spesifik dan rinci. Walaupun hukum yang mengatur pengelolaan sampah  sudah lama terbit, yaitu Undang-undang no. 18 tahun 2008 yang dengan jelas menyebutkan :

Pasal 15 :

Produsen wajib mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya  yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Dan pasal 23 :

(1)   Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab  Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan  atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (Pasal 1.2) Masalahnya Kementerian Lingkungan Hidup belum membuat  peraturan pemerintah yang akan memandu kerja pihak pengelola sampah elektronik.

 Sementara itu Departemen Perdagangan lewat Kep.Menperindag No.229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor menyebut secara tegas bahwa barang-barang yang boleh diimpor hanya barang baru. Departemen Perdagangan melarang impor barang-barang elektronik bekas, antara lain televisi, kulkas, komputer, setrikaan, dan mesin cuci.

Akhir-akhir ini perdagangan dan impor ilegal peralatan elektronik bekas dan limbah elektronik memperburuk situasi. Pembuangan limbah elektronik dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan alasan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam atau pendidikan padahal usia pakai dari barang elektronik (seperti komputer) bekas sangat pendek bahkan nol sama sekali. Di beberapa kawasan di Indonesia, barang elektronik bekas dan limbah elektronik diterima sebagai barang impor ilegal dan “legal” – menggunakan dokumen perizinan yang tidak sesuai. Dimana hal tersebut dianggap ilegal oleh Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, perjanjian internasional mengatasi terkendali dumping tersebut bahan, yang mulai berlaku pada tahun 1992 dan telah diratifikasi oleh Indonesia setahun kemudian.

Batam adalah salah satu lokasi tujuan limbah elektronik dan barang bekas. Batam yang berada di perbatasan Indonesia ini menjadi tempat masuk keluarnya barang – barang elektronik. Tak hanya barang barang elektronik resmi, barang elektronik illegal alias black market dapat kita temui disini. Mulai dari ponsel, komputer, laptop, tablet hingga peralatan canggih lainnya dapat kita temui disini. Tapi ternyata, Batam merupakan salah satu jalur masukknya barang-barang e-waste yang datang dari negara lain. Hal tersebut dikarenakan dalam urusan impor mengimpor Batam dapat dikatakan agak tersembunyi dari dari bea cukai Indonesia dan Batam merupakan daerah ideal tempat importir untuk memasukkan barang elektronik bekas contohnya komputer sampah, yang kemudian dijual dengan label komputer baru yang isi dalamnya adalah komponen bekas. Komputer e-waste ini, dalam waktu dekat, pastinya dapat ditebak, akan menjadi sampah, dan akhirnya mengotori negara Indonesia. Barang elektronik bekas yang dipasarkan di Kota Batam sebagian besar berasal dari impor, terutama dari Singapura. Jenis limbah elektronik antara lain berupa kabel, srab plastik, solder, tabung kaca, sarang televisi, monitor, komputer, handphone, dll. Pasar-pasar elektronik bekas terkumpul di titik-titik seperti Batam Center, Pasar Aviari, Pasar Sengkuang, Jalan Batu Aji, dan mall-mall. Barang elektronik bekas sangat diminati di Batam karena pangsa pasar yang sangat besar dengan orientasi harga yang murah walaupun umur pemakaian yang lebih pendek, daripada membeli komponen yang perbaikannya lebih mahal lebih baik membeli yang baru atau yang bekas lagi.[iii]

Sementara untuk kawasan Indonesia Timur, sejak tahun 1980-an, penyebaran barang limbah elektronik asal Singapura dan Malaysia terpusat di Pare-Pare (Sulawesi Selatan) dan Kepulauan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Berdasarkan jenis barang bekas, komposisi barang elektronik adalah sekitar 10% dari total barang asal Singapura – sumber utama barang elektronik bekas, sementara dari Malaysia 5%.

Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai pengaturan e-waste di indonesia menjadi alasan mengapa Indonesia banyak dimasuki produk-produk ilegal dan juga membuat kementrian Lingkungan Hidup kesulitan menghitung berapa banyak sampah elektronik yang ada di indonesia. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya negosiasi antara pemerintah dan pelaku bisnis juga mempengaruhi mengapa e-waste di indonesia sulit dikendalikan. Sejauh ini, hanya Nokia, pembuat ponsel yang berbasis di Finlandia yang telah mendorong pengguna ponsel untuk mengembalikan handset lama (take back) mereka ke toko-toko untuk daur ulang di Indonesia. Sedangkan Apple, HP atau Blackberry yang juga katanya mencanangkan program take back tidak memberlakukan program tersebut di indonesia, alasannya kembali lagi karena tidak adanya kebijakan yang spesifik mengenai penanggulangan e-waste. Bedasarkan Arum Tri Pusposari, juru bicara untuk sebuah perusahaan pengelolaan limbah swasta berlisensi untuk menangani e-limbah, PT Prasadha Pamunah Dasar hukum: Regulations Industri, mengatakan sebagian besar e-waste di Indonesia dibuang di perusahaan TPA tenggara Jakarta.[iv]

Dalam kaitannya dengan Konvensi Basel Indonesia menerapkan larangan impor Iimbah B3 dan sampah elektronik yang masih terbatas hanya terhadap sampah elektronik yang terdapat dalam Konvensi Basel 1989. Pengaturan tersebut ditetapkan dalam Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 Iimbah B3, sampah elektronik tergolong sebagai Iimbah berbahaya dan beracun (B3). Karenanya pengaturan dan pengelolaan sampah elektronik mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang Iimbah B3.

Pengelolaan Iimbah B3 menurut Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Berdasarkan Pasal 2 Huruf (j) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah elektronik dan Iimbah B3 salah satunya di dasarkan pada asas pencemar pembayar.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, pada umumnya prinsip pencemar membayar mengandung makna bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran dan penguasa memutuskan untuk memelihara baku mutu Iingkungan Latar belakang pernikirannya adalah bahwa biaya upaya-upaya pengelolaan Iingkungan seharusnya terungkap di dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan atau pemakaiannya mengakibatkan pencemaran. Tujuan utama dan prinsip ini adalah untuk membiayai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

Penjabaran Iebih lanjut dan prinsip pencemar pembayar adalah prinsip Extended Producer Responsibilities (EPR). Berdasarkan praktik negara-negara terutama negara-negara di kawasan Uni Eropa, pengelolaan sampah elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip Extended Producer Responsibilities (EPR) atau Individual Producer Responsibilities (IPR) Prinsip EPR ini diterapkan di Uni Eropa melalui peraturan WEEE Directive 2002 Berdasarkan prinsip EPR, maka produsen dan pengguna (end user) perangkat elektronik bertanggung jawab untuk mengelola dan mengolah perangkat elektronik yang diproduksi dan/atau yang digunakan. Tanggung jawab konsumen terjadi ketika membeli perangkat elektronik karena biaya daur ulang dan pengelolaan sampah elektronik dimasukan dalam komponen harga jual barang. Konsumen dapat mengembalikan perangkat elektronik yang mereka miliki secara gratis.

Prinsip EPR memang belum dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Iingkungan Indonesia. Namun secara implisit manifestasi prinsip EPR telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar hukum tersebut di antaranya adalah ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Selanjutnya terdapat ketentuan dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3

Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebutkan bahwa Apabila penghasil limbah tidak dapat mengolah dan/atau menimbun, penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun Iimbah B3. Hal ini tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab penghasil Limbah B3 untuk mengolah limbah 83 yang dihasilkannya.

Kemudian prinsip pencemar membayar yang merupakan gagasan awal prinsip EPR juga diakomodir dalam Pasal 2 Huruf (j) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Selanjutnya penerapan prinsip EPR secara tidak Iangsung telah diakomodir pula dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai internalisasi biaya Iingkungan hidup. Dalam penjelasan disebutkan bahwa Internalisasi biaya lingkungan hidup adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan-ketentuan di atas secara tidak Iangsung merupakan dasar bagi penerapan prinsip EPR dalam pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur secara jelas dan Iengkap tentang bagaimana seharusnya prinsip EPR mi dapat dilaksanakan di Iapangan Namun demikian, meskipun belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur Iebih lanjut tentang penerapan prinsip EPR dalam pengelolaan sampah elektronik, pada hakikatnya pengelolaan sampah elektronik dapat diberlakukan berdasarkan prinsip EPR.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan pengelolaan sampah elektronik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah 83. Pada tahun 2010 saja, terjadi kasus impor ilegal 10 kontainer yang memuat televisi tabung dan monitor bekas ke Indonesia yang berasal dan Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2012, terjadi impor ilegal 20 kontainer berisi limbah 83 dan timbunan sampah elektronik yang berasal dan Uni Eropa. Sementara pada tahun 2011, terjadi penimbunan sampah elektronik di sebuah kawasan rawa dengan vegetasi bakau di Keturahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam.

Pemerintah RI telah melarang impor limbah 83. Larangan impor Iimbah 83 tersebut tentunya juga berlaku terhadap sampah elektronik. Larangan impor limbah 83 tersebut terdapat dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan Bahwa setiap orang dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wllayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Larangan impor Iimbah 83 juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan impor limbab B3.

Kegiatan penimbunan sampah elektronik ilegal di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam tersebut tidak sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan Bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping Iimbah dan/atau bahan ke media Iingkungan hidup tanpa izin. kegiatan pembuangan limbah B3 hanya dapat dllakukan dengan izin menteri, gubernur atau bupat/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kasus impor sampah elektronik dan penimbunan sampah elektronik ilegal di Tanjung Uncang menjadi indikasi bahwa kesadaran akan penerapan peraturan pengelolaan sampah elektronik berdasarkan regulasi yang ada masih sangat lemah. Berdasarkan prinsip from cradle to grave, pengawasan terhadap pengelolaan sampah elektronik dilakukan mulai dan buaian sampai liang kubur, dan awal terbentuk sampai ke pembuangan akhirnya

Kesimpulan

 

Indonesia terikat dan tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Basel 1989. Akan tetapi Dalam Konvensi Basel 1989 terdapat pengecualian dalam pengaturan sampah elektronik yaitu dalam Annex IX Poin B1110. Adanya pengecualian tersebut menjadi celah hukum bagi negara-negara maju untuk mengirimkan sampah elektronik ke negara-negara berkembang. Pengiriman tersebut bertentang dengan ketentuan dalam Konvensi Basel 1989, prinsip tanggung jawab negara, prinsip ESM dan prinsip Iainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaan pengelolaan sampah elektronik di Indonesia pada dasarnya dapat diberlakukan berdasarkan prinsip EPR. Meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya, pengelohaan sampah ehektronik berdasarkan prinsip EPR seharusnya dapat diberlakukan. Pada kenyataannya banyak terjadi kasus sampah elektronik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 60 dan 69 Undang-Undang No. 32 lahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannnya.[v]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s